• Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, November 23, 2026
Bumi Jurnalis
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
Bumi Jurnalis
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Home Pidum

Klinik Anggota DPRD Medan Disorot, LP3SI : Pelanggaran Dokumen Lingkungan Potensi Pidana, Dinas Terkait Harus Sidak dan Segel

admin
13 Maret 2026
- Pidum
0 0
Klinik Milik Anggota DPRD Medan RS di Kelurahan Rengas Pulau Diduga Abaikan Permen LHK No 4 Tahun 2021
995
VIEWS
WAShare on FacebookShare on TwitterTele

MEDAN – Dugaan belum lengkapnya dokumen lingkungan pada operasional klinik praktik bidan milik anggota DPRD Kota Medan, Romauli Silalahi, mendapat perhatian dari kalangan pemerhati pelayanan publik.

Ketua Umum Lembaga Pemerhati Pelayanan Publik dan Sosial Indonesia (LP3SI), Jahyan Erianto S, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan informasi tersebut dengan melaporkannya kepada instansi terkait apabila terbukti terdapat pelanggaran aturan lingkungan.

Baca Juga

4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

Dilaporkan Karyawati Cikarang di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, MRN Disebut Terkait Perusahaan EPS dan TP2D Bekasi

Kematian Boy Simamora Dinilai Tidak Wajar, Publik Desak Polres Tapteng Usut Tuntas

Menanggapi hal tersebut, Jahyan Erianto S memaparkan bahwa setiap fasilitas layanan kesehatan, termasuk klinik atau praktik bidan, wajib memenuhi ketentuan dokumen lingkungan sesuai tingkat risiko dan skala usaha yang diatur dalam regulasi pemerintah.

BACA:  Kementerian LH Segel Pabrik Oli Bekas Ilegal di Tangerang

Menurutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, kewajiban dokumen lingkungan ditentukan oleh jenis layanan dan kapasitas fasilitas kesehatan.

“Berdasarkan risiko dan skala usaha, sesuai PermenLHK No. 4 Tahun 2021. Umumnya, klinik dengan rawat inap atau kapasitas tertentu wajib UKL-UPL, sementara klinik pratama/rawat jalan kecil cukup SPPL,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan dasar hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara tegas kewajiban perlindungan lingkungan dalam kegiatan usaha.

BACA:  Mahkamah Agung Mampu Lakukan, 'Sunat' Vonis Eks Bupati Zainy Arony Jadi 5 Tahun

“Artinya, jika memang nantinya sejumlah peraturan itu di langgar, bearti ada potensi pidana yang terjadi dalam berjalannya klinik selama ini. Kita minta Dinas Terkait harus segel, sidak lokasi serta rekomendasi kan temuan di lapangan ke proses hukum pidananya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jahyan Erianto S menambahkan bahwa regulasi tersebut secara jelas mengatur persyaratan lingkungan bagi setiap kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan sekitar, termasuk layanan kesehatan seperti klinik atau praktik bidan.

Selain itu, perlu dipahami lanjut Jahyan Erianto S bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan pasal yang tegas mengenai syarat dan ketentuan bagi usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

BACA:  Dilaporkan Karyawati Cikarang di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, MRN Disebut Terkait Perusahaan EPS dan TP2D Bekasi

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong agar instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar,” tegasnya.

LP3SI juga menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka kemungkinan melaporkannya kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun pidana dalam operasional fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Di lain sisi awak media mengkonfirmasi ke pemilik Romauli Silalahi terkait hal tersebut melalui pesan whastapp belum memberikan komentar. (Red)

Tags: anggota dprd medanizin lingkungan hidupKlinik romauli silalahi
SendShare112Tweet70Share
Kembali

Klinik Milik Anggota DPRD Medan RS di Kelurahan Rengas Pulau Diduga Abaikan Permen LHK No 4 Tahun 2021

Lanjut

Cegah Kecelakaan saat Mudik, Kemnaker Periksa Kesehatan Pengemusi Bus di 6 Kota

Baca Juga

4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya
Pidum

4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

3 November 2026
Dilaporkan Karyawati Cikarang di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, MRN Disebut Terkait Perusahaan EPS dan TP2D Bekasi
Pidum

Dilaporkan Karyawati Cikarang di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, MRN Disebut Terkait Perusahaan EPS dan TP2D Bekasi

18 Oktober 2026
Kematian Boy Simamora Dinilai Tidak Wajar, Publik Desak Polres Tapteng Usut Tuntas
Nasional

Kematian Boy Simamora Dinilai Tidak Wajar, Publik Desak Polres Tapteng Usut Tuntas

17 Juli 2026
Soroti Serangan terhadap Akun Jaksapedia, Bro Ron Dihujat Buzzer
Nasional

Soroti Serangan terhadap Akun Jaksapedia, Bro Ron Dihujat Buzzer

13 Juli 2026
Elegant, Dr Tifa Hanya Minta Jokowi Buktikan Ijazah
Nasional

Elegant, Dr Tifa Hanya Minta Jokowi Buktikan Ijazah

9 Juli 2026
Fangfang Ngaku Ditinggal Hamil,Ini Kata Vicky Prasetyo
Entertainment

Fangfang Ngaku Ditinggal Hamil,Ini Kata Vicky Prasetyo

9 Juli 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tak ada hasil
Tampilkan semua

Populer

  • Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    280 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Konsorsium Judi Togel ‘Aseng Kayu’ Dinilai Hantarkan Sumut ke Peringkat ke 6 Kasus Perjudian, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Polisi Harus Bertindak!

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • 4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Satpam Korban Begal Operasi di RS Siloam Medan, Biaya Ditanggung Ahmad Sahroni

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Momentum Hari Buruh, Upah Pekerja PT yang Menaungi La Masion De Pierre di Tangsel di Bawah UMK

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Mengenal Sosok Tommy Winata, Pemilik Hotel Borobudur Lokasi Insiden Ferry Boboho, Usai Dituding Biang Kerok

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Hp Sejumlah Direktur RS Disita Kejari Jember Terkait Kasus Korupsi JKN

    280 shares
    Share 112 Tweet 70

Terpopuler

  • Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    291 shares
    Share 116 Tweet 73
  • Kejati Jambi Dalami Korupsi DPRD Merangin, Ahli Mulai Diperiksa

    290 shares
    Share 116 Tweet 73
  • “Mas Bahlil Ganteng”: Ketika Hujatan Berubah Jadi Popularitas Massal

    287 shares
    Share 115 Tweet 72
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Bunda Yin Sebut Kantor Gerindra Sumut Menjadi Contoh

    285 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Harga Emas Batangan Terkoreksi, Antam Turun Rp21 Ribu per Gram

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kejatisu Didesak Usut Dugaan Mafia MBG di Tapteng-Sibolga, Nama Hasva Pasaribu Ikut Disorot

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kasus Korupsi DJKA Terus Bergulir, Dua ASN Kemenhub Diperiksa

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Kuasa Hukum CRAB Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Tuding Ada Pencairan Dana Rp123 Miliar Tanpa Hak

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Erni Sitorus Diteriaki “Pembohong” Saat Dialog dengan Mahasiswa, ‘Mau Sampai Kapan Berbohong?’

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
Bumi Jurnalis

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Navigasi

  • Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist