Jakarta-Bumijurnalis: Tirai pergelaran Piala Dunia 2026 telah resmi ditutup, namun “badai” di balik layarnya justru baru saja dimulai. Keputusan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) membelanjakan anggaran fantastis sebesar Rp1,3 triliun dari APBN untuk membeli hak siar perhelatan akbar tersebut memicu kritik keras dari berbagai pihak.
Di tengah instruksi ketat Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran negara dan penghematan taktis APBN, langkah TVRI ini dinilai sebagai paradoxical policy yang jauh dari nilai-nilai good corporate governance dan akuntabilitas fiskal.
Kritik menukik datang dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH). Ketua Umum JAGA MARWAH, Edison Tamba, menyuarakan kegelisahan publik atas apa yang disebutnya sebagai skema pemborosan terstruktur berkedok hiburan rakyat.
Edison Tamba menilai, argumentasi Dirut TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari (Fiki Satari) yang menyebutkan bahwa angka Rp1,3 triliun merupakan paket bundling tiga turnamen (Piala Dunia 2026, Piala Dunia U-17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027), sama sekali tidak mengobati luka pemborosan anggaran APBN.
”Persoalan utamanya bukan sekadar bundling atau durasi lisensi, melainkan cost-benefit ratio dari uang rakyat yang digunakan. Tiga paket hak siar yang dibeli itu realitasnya tidak semua ditonton oleh masyarakat. Budaya dan peminat siaran sepak bola wanita maupun turnamen usia muda di Indonesia tidak sebanding dengan biaya yang dikucurkan. Mengeluarkan triliunan rupiah untuk konten yang sepi penonton adalah bentuk inkapabilitas manajemen dalam menyusun skala prioritas,” tegas Edison Tamba.
Edison juga menyoroti eksekusi penayangan TVRI selama gelaran berlangsung yang dinilai “kurang cerdas dan tumpul secara bisnis.” Sepanjang ratusan laga disiarkan, layar kaca TVRI nyaris bersih dari jeda komersial atau sponsor eksternal secara agresif. Bahkan momen krusial seperti cooling break hingga studio pengulas dibiarkan polos tanpa branding sponsor.
”Fasilitas siaran memang gratis untuk warga, tapi bukan berarti TVRI harus ‘alergi’ mendulang cuan dari swasta! Kalau sponsor masuk, bukankah itu bisa mengembalikan separuh atau bahkan 80% modal APBN yang terpakai? Dirut TVRI terkesan gagal melihat nilai strategis commercial leverage dari hak siar ini. Mengandalkan sub-licensing terbatas ke platform OTT dan TV berbayar tidak menutup pemborosan jumbo tersebut. Ini kesan hura-hura uang rakyat karena tim marketingnya ‘tenang’ merasa diback-up penuh oleh dana APBN,” cetus Edison.
Selisih Niai Antar Negara
Sikap defensif manajemen TVRI yang menyatakan bahwa perbandingan harga hak siar antarnegara tidak bisa dilakukan secara sederhana karena klausul kerahasiaan (non-disclosure agreement), dinilai publik sebagai bentuk perlindungan diri. Data komparatif di kawasan Asia justru memperlihatkan betapa lemahnya posisi tawar (bargaining position) TVRI saat bernegosiasi dengan FIFA:
- Indonesia (TVRI)~Rp1,3 Triliun ($82 Juta USD)APBN Langsung; Pembelian tunggal oleh LPP.
- China (CMG/CCTV)~Rp1,1 Triliun ($60 Juta USD)Dana Korporasi Media Negara; Negosiasi menekan harga dari target awal $300 juta.
- India (Zee Entertainment)~Rp650 Miliar ($35–40 Juta USD)Konsorsium Swasta; Mendapatkan last-minute deal hingga Rp200 miliar.
- Malaysia (RTM & UNIFI)~Rp569 MiliarPatungan (Joint-Venture) dengan provider swasta/BUMN agar tak terbebankan ke APBN.
- Vietnam & Thailand (JAS)~Rp244 M – Rp1,1 TriliunPaket Multi-Turnamen hingga 2030 melalui konsorsium media swasta.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa ketimbang melakukan konsorsium (syndication) atau memaksimalkan skema Public-Private Partnership (PPP) seperti yang dilakukan Malaysia atau India, TVRI justru pasrah menerima harga tertinggi di Asia Tenggara dengan membebankan seluruh biayanya pada kas negara.
Tingginya angka pengeluaran anggaran ini berbanding lurus dengan tajamnya sorotan publik terhadap kepemimpinan Tubagus Fiki Chikara Satari (Fiki Satari). Pelantikan Fiki sebagai Direktur Utama Pengganti Antar Waktu (PAW) LPP TVRI periode 2023–2028 pasca-mundurnya Iman Brotoseno pada awal 2026 terus menuai polemik.
Rekam Jejak Fiki
Publik dan warganet menyoroti rekam jejak Fiki yang dinilai minim pengalaman profesional langsung di industri penyiaran atau jurnalistik penyiaran skala besar.
Rekam jejaknya lebih banyak diwarnai oleh aktivitas politik, regulasi ekonomi kreatif, dan lingkaran kekuasaan:
Eks Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf (2018–2019).
Eks Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM serta Komisaris Angkasa Pura II.
Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN).
Elemen Masyararakat Desak Audit Investigatif
Perbincangan hangat kian menguat lantaran posisi Fiki di ICCN beriringan dengan sosok Raffi Ahmad (Wakil Ketua Umum ICCN) yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Hubungan kedekatan jaringan ini memicu pertanyaan skeptis dari masyarakat sipil mengenai asas meritokrasi dalam proses seleksi kepemimpinan LPP TVRI dari 137 kandidat yang mendaftar.
”Ketika lembaga penyiaran publik mengelola dana triliunan rupiah dari APBN, transparansi kepemimpinan adalah syarat mutlak. Jangan sampai penunjukan figur strategis terkesan sarat dengan dorongan political privilege atau koneksi lingkaran dalam. Publik berhak menuntut profesionalisme murni, bukan sekadar kompromi manajerial yang berujung pada inefisiensi anggaran negara,” pungkas Edison Tamba.
Pergelaran Piala Dunia 2026 kini telah usai, namun tagihan akuntabilitasnya baru ditagihkan. Kebutuhan rakyat akan tayangan olahraga berkualitas secara gratis memang patut diapresiasi. Namun, ketika kebahagiaan publik itu harus dibayar mahal dengan Rp1,3 triliun dana APBN yang dieksekusi secara minim penetrasi komersial dan tanpa terobosan skema pendanaan yang kreatif, maka penyiaran publik kita sedang mengalami krisis tata kelola.
DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta elemen masyarakat sipil kini dituntut untuk audit investigatif menyeluruh atas Media Rights Agreement antara TVRI dan FIFA. Sudah saatnya TVRI bertransformasi: bukan menjadi lembaga yang latah menghabiskan uang rakyat demi gengsi konten, melainkan menjadi media publik yang mandiri, taktis, akuntabel, dan adaptif terhadap lanskap bisnis media modern. (Red)
