Medan – BumiJurnalis: Nama Erni Ariyanti Sitorus kembali menjadi perhatian publik setelah terjadi ketegangan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Dalam forum dialog terbuka bersama massa aksi, Erni yang duduk bersila bersama mahasiswa menyatakan kesediaannya untuk menerima serta mengawal sembilan tuntutan mahasiswa guna diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat.
Namun, pernyataan tersebut mendapat respons keras dari salah seorang mahasiswa yang menilai jawaban Ketua DPRD Sumut masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang selama ini mereka suarakan.
“Anda pembohong, mau sampai kapan berbohong. Dari kemarin kami aksi, yang diberikan hanya jawaban normatif,” teriak seorang mahasiswa di tengah forum diskusi.
Mendapat tudingan tersebut, Erni memilih tidak memberikan bantahan dan hanya menatap ke arah mahasiswa yang menyampaikan protes. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya kembali kondusif setelah adanya imbauan dari mobil komando agar dialog tetap dilanjutkan secara tertib.
Aksi yang dipimpin Presiden Mahasiswa BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, itu membawa sembilan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM agar tepat sasaran, serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan kebijakan pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Peristiwa ini menambah daftar momentum yang membuat Ketua DPRD Sumut menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Erni juga ramai diperbincangkan setelah menyampaikan pernyataan terkait polemik status empat pulau yang menjadi sengketa administratif antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataannya yang menegaskan bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian dari Sumatera Utara memicu beragam reaksi dan perdebatan di ruang publik, khususnya di media sosial.
Karena itu, setiap pernyataan maupun sikap politik yang disampaikan Ketua DPRD Sumut kini kerap mendapat perhatian luas dari masyarakat. Insiden adu argumentasi dengan mahasiswa tersebut pun kembali memunculkan diskusi publik mengenai respons dan komunikasi para pejabat daerah dalam menyikapi kritik serta aspirasi masyarakat.(Red)
