Anggota DPR & 47 Pejabat Ditangkap Kasus Korupsi

Internasional-BumiJurnalis: Pemerintah Irak menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi. Sebanyak 47 pejabat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pejabat Kementerian Perminyakan, mantan pejabat, hingga pengusaha ditangkap dalam operasi besar-besaran yang digelar aparat keamanan pada akhir pekan.
‎
‎Operasi anti-korupsi tersebut dipimpin di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ali al-Zaidi dan berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Informasi penangkapan dipublikasikan oleh Iraqi News Agency (INA) yang mengutip pejabat senior pemerintah.
‎
‎Menurut laporan tersebut, para tersangka diamankan atas dugaan keterlibatan dalam berbagai praktik korupsi setelah aparat melakukan pemantauan intensif dalam waktu yang cukup lama.
‎
‎Komisi Integritas Irak membenarkan operasi tersebut. Lembaga antirasuah itu menyatakan penangkapan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Baghdad, dengan menyasar pejabat aktif, mantan pejabat negara, anggota parlemen, hingga kalangan pengusaha yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi.
‎
‎Sementara itu, stasiun televisi Rudaw melaporkan aparat keamanan juga melakukan penggerebekan di Zona Hijau Baghdad, kawasan dengan pengamanan ketat yang menjadi pusat pemerintahan Irak serta lokasi sejumlah kementerian dan gedung-gedung penting negara.
‎
‎Langkah tegas ini menjadi ujian pertama bagi PM Ali al-Zaidi, yang terpilih membentuk pemerintahan baru pada April lalu. Meski berasal dari kalangan pengusaha dan memiliki pengalaman politik yang terbatas, Zaidi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
‎
‎Korupsi sendiri telah lama menjadi persoalan serius di Irak. Selama puluhan tahun, berbagai pemerintahan sebelumnya berulang kali berjanji memberantas praktik tersebut, namun dinilai belum mampu memberikan hasil yang signifikan.
‎
‎Operasi penangkapan puluhan pejabat ini pun menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru berupaya membangun kepercayaan publik melalui langkah hukum terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang mengakar di tubuh birokrasi negara.(Red)