Jakarta-BumiJurnalis:Seorang pengusaha asal Jepang yang telah lama berkiprah di Indonesia menyoroti fenomena banyaknya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Jepang dan Indonesia yang berakhir tanpa realisasi proyek yang jelas.
Sorotan tersebut disampaikan CEO perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia dan Jepang, Yutaka Tokunaga, dalam tulisannya yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026. Ia mempertanyakan keberlanjutan berbagai MoU yang ditandatangani pemerintah, perusahaan besar, maupun investor Jepang di Indonesia.
Menurut Tokunaga, seremoni penandatanganan MoU sering mendapat perhatian luas dan menjadi konsumsi publik. Namun, perkembangan proyek yang menjadi tujuan kerja sama tersebut kerap tidak terdengar lagi setelah acara berlangsung.
Ia menjelaskan bahwa secara internasional, MoU pada dasarnya merupakan kesepakatan awal dengan kekuatan hukum yang terbatas. Dokumen tersebut berfungsi untuk membangun hubungan, menyamakan visi kerja sama, serta menjadi landasan menuju kontrak yang lebih konkret.
“MoU seharusnya menjadi titik awal sebuah kerja sama, bukan tujuan akhir,” tulis Tokunaga.
Namun, dalam praktiknya, terutama pada proyek yang melibatkan institusi pemerintah, penandatanganan MoU sering diperlakukan sebagai pencapaian tersendiri. Setelah ditandatangani, kegiatan tersebut dipublikasikan secara luas melalui media massa maupun media sosial dan kerap dihitung sebagai indikator keberhasilan lembaga atau pejabat terkait.
Tokunaga menilai salah satu faktor yang menyebabkan banyak proyek tidak berlanjut adalah perbedaan cara pandang antara pihak Jepang dan Indonesia. Perusahaan Jepang umumnya memandang MoU sebagai langkah menuju implementasi proyek nyata yang memiliki target, jadwal pelaksanaan, serta perhitungan pengembalian investasi yang jelas.
Sebaliknya, sebagian mitra lokal dinilai lebih menitikberatkan pada pembangunan relasi, pembukaan peluang kerja sama di masa depan, atau bahkan nilai politis yang dapat diperoleh dari penandatanganan kerja sama tersebut.
Perbedaan ekspektasi itu, menurutnya, sering kali baru terlihat setelah MoU ditandatangani sehingga menimbulkan kesenjangan dalam proses pelaksanaan proyek.
Tokunaga juga menyoroti bahwa banyak proyek di Indonesia mampu berjalan hingga tahap Proof of Concept (PoC) atau proyek percontohan. Namun saat memasuki fase implementasi penuh, berbagai kendala mulai muncul, mulai dari persetujuan anggaran, mekanisme pengadaan, birokrasi yang berbelit, hingga dinamika internal organisasi.
Akibatnya, sejumlah proyek yang sebelumnya dinilai menjanjikan akhirnya tidak berlanjut dan gagal mencapai tahap operasional yang sesungguhnya.
Pandangan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai pentingnya memastikan setiap penandatanganan MoU diikuti dengan peta jalan yang jelas, komitmen pelaksanaan yang terukur, serta mekanisme pengawasan agar kerja sama yang dibangun tidak berhenti sebatas seremoni dan dokumentasi.(Red)
