Medan-BumiJurnalis: Mantan Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Zainal Sinambela, menyoroti proses konsolidasi dan penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030 setelah terpilihnya Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Zainal menilai terdapat sejumlah persoalan dalam proses penyusunan struktur kepengurusan baru yang dinilai perlu menjadi perhatian serius oleh internal partai, khususnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Menurutnya, mekanisme organisasi dan disiplin partai harus menjadi dasar utama dalam menentukan posisi strategis di tubuh partai politik.
“Dalam proses revitalisasi kepengurusan ini, terdapat anomali yang perlu dievaluasi. Ada kader yang sebelumnya dinilai tidak sejalan dengan keputusan resmi partai, namun kembali mendapatkan posisi strategis dalam struktur organisasi,” ujar Zainal.
Ia menyoroti penempatan Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Harian dan Rolel Harahap sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor SKEP-138/DPP/GOLKAR/XII/2025.
Zainal mengungkapkan, keputusan tersebut menjadi sorotan karena adanya catatan politik dalam kontestasi Pilkada 2024.
Ia menyebut, Yasir Ridho sebelumnya tetap maju sebagai calon Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Serentak 2024, sementara Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas–Zakiyuddin Harahap yang akhirnya memenangkan Pilkada Kota Medan.
“Secara politik, keputusan tersebut menjadi catatan dalam konteks disiplin organisasi. Ketika partai sudah menetapkan arah politik, maka kader seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengikuti keputusan tersebut,” katanya.
Selain itu, Zainal juga menyoroti rekam jejak Rolel Harahap yang sebelumnya maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai pada Pilkada 2024 dengan dukungan sejumlah partai politik lain, sementara Partai Golkar secara resmi mengusung Mahyaruddin Salim yang kemudian memenangkan kontestasi tersebut.
Menurut Zainal, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam konsistensi kader terhadap keputusan politik partai.
“Ridho dan Rolel sebelumnya memiliki dinamika politik masing-masing dalam kontestasi kepala daerah. Namun kini keduanya kembali mendapatkan ruang strategis di Partai Golkar Sumut. Ini menimbulkan pertanyaan terkait arah kaderisasi dan penghargaan terhadap loyalitas kader,” ujarnya.
Ia menilai, pemberian posisi strategis kepada kader yang memiliki catatan berbeda dalam keputusan politik partai perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam organisasi.
“Jangan sampai kader yang berjuang membesarkan partai justru kehilangan ruang, sementara kader yang sebelumnya mengambil jalan berbeda kembali mendapatkan posisi penting,” tegasnya.
Zainal juga mengkritisi pola kepemimpinan dan kaderisasi dalam organisasi. Menurutnya, partai besar seperti Golkar harus mampu membuka ruang regenerasi dan memberikan kesempatan kepada kader muda untuk berkembang.
“Pemimpin organisasi harus mampu menciptakan ruang tumbuh bagi kader. Organisasi tidak boleh hanya berputar pada kepentingan jabatan, tetapi harus membangun kekuatan kaderisasi,” katanya.
Ia menambahkan, jabatan dalam organisasi politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar kekuasaan.
“Jabatan itu bukan hanya soal posisi, tetapi tanggung jawab. Kalau hanya mengejar jabatan tanpa kemampuan membangun organisasi, ibaratnya nafsu kuat tenaga tak ada,” pungkas Zainal Sinambela.(Red)
