Karo-BumiJurnalis: Kepemimpinan Bupati Karo, Antonius Ginting, kembali menjadi sorotan publik menyusul viralnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Lau Debuk-Debuk, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Kasus yang mencuat melalui unggahan kreator konten asal Medan, Dinda Anwar, memicu perdebatan luas mengenai lemahnya pengawasan dan tata kelola sektor pariwisata di daerah tersebut.
Dalam video yang beredar di media sosial, Dinda Anwar mengeluhkan adanya sejumlah kutipan biaya yang dinilai tidak jelas dasar hukumnya saat berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Keluhan itu kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat dan memunculkan kritik terhadap pengelolaan destinasi wisata unggulan Kabupaten Karo.
Sejumlah unggahan media sosial dan pemberitaan lokal menyebut dugaan pungli tersebut berpotensi merusak citra pariwisata Kabupaten Karo yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Sumatera Utara. Kritik juga mengarah pada pemerintah daerah yang dinilai belum mampu menciptakan sistem pengelolaan wisata yang tertib, transparan, dan ramah wisatawan.
Selain persoalan dugaan pungli, berbagai kalangan menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Karo. Mulai dari penataan kawasan yang dinilai kurang optimal, minimnya fasilitas pendukung, persoalan kebersihan, hingga belum adanya standar pelayanan yang seragam di sejumlah destinasi wisata. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi daya tarik wisata Karo di tengah persaingan destinasi wisata daerah lain yang terus berbenah.
Pengamat menilai pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan destinasi wisata, termasuk menindak tegas apabila ditemukan praktik pungutan yang tidak sesuai aturan. Sebab, sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Karo yang bergantung pada kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Karo sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang dan menyatakan akan melakukan penelusuran terhadap laporan masyarakat. Namun demikian, desakan agar pemerintah daerah mengambil langkah konkret terus menguat mengingat kasus serupa kerap menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Karo.
Masyarakat berharap kepemimpinan Bupati Antonius Ginting dapat menunjukkan komitmen nyata dalam membenahi sektor pariwisata, termasuk memberantas praktik-praktik yang berpotensi merugikan wisatawan dan mencoreng nama baik Kabupaten Karo. Pasalnya, kepercayaan wisatawan merupakan modal utama dalam membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Gubernur Sumut Murka ke Bupati Karo
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara khusus memanggil dan menggelar rapat bersama Bupati Karo, Antonius Ginting, pada Kamis (18/06/2026) untuk memberantas maraknya pungutan liar (pungli) berlapis di kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari ultimatum Bobby yang mengancam akan mengambil alih penanganan jika Pemerintah Kabupaten Karo tidak mampu menyelesaikan keluhan wisatawan tersebut.
Bobby Nasution melontarkan pernyataan keras kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera menuntaskan kisruh dugaan pungutan liar yang mencoreng kawasan wisata Pemandian Air Panas Doulu atau Sidebuk-debuk. Jika tak mampu menyelesaikannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap turun tangan mengambil alih penanganan persoalan tersebut. “Kalau memang Pemkab tidak bisa menyelesaikan, biar kami yang selesaikan,” semprot Bobby.
Wisatawan Butuh Kenyamanan
Pernyataan tegas itu disampaikan Bobby saat melepas 70 pelari elit peserta Trail of The Kings – Lake Toba by UTMB 2026 di Samosir, Sabtu (13/6), di tengah sorotan publik terhadap maraknya keluhan wisatawan terkait pungutan berulang di destinasi wisata andalan Kabupaten Karo tersebut.
Menurut dia, praktik pungutan yang dikeluhkan wisatawan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat merusak citra pariwisata Sumatera Utara yang saat ini tengah gencar dipromosikan melalui berbagai ajang internasional, termasuk Trail of The Kings di kawasan Danau Toba.
Bobby menegaskan, kenyamanan dan rasa aman wisatawan harus menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah. Kehadiran wisatawan, katanya, tidak boleh disambut dengan kebingungan akibat pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.(Red)
