Jakarta–BumiJUrnalis: Mencuatnya nama Asisten Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai komisaris, yang resmi menjabat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, Mufli Budi Ananda terus menuai sorotan.
Ternyata, pusaran kekerasan yang berada dalam lingkaran Raffi Ahmad sudah terjadi di beberapa jabatan BUMN yang kinerjanya juga menuai kecaman.
Salah satunya,Dirut TVRI. Penunjukan ini memicu perbincangan publik dan kritik dari berbagai pakar.
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai anggaran pembelian hak siar Piala Dunia FIFA 2026 serta penunjukan Direktur Utama Pengganti Antar Waktu.
Perbincangan di media sosial mencuat setelah beredar informasi bahwa TVRI menggunakan anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang bersumber dari APBN untuk memperoleh hak siar Piala Dunia FIFA 2026. Besaran anggaran tersebut kemudian dibandingkan oleh sejumlah warganet dengan nilai pembelian hak siar di beberapa negara lain yang dinilai lebih efisien melalui berbagai skema pembiayaan dan kerja sama.
Sejumlah unggahan di media sosial juga mempertanyakan strategi komersialisasi TVRI selama penyelenggaraan turnamen. Warganet menilai potensi pendapatan dari iklan dan sponsor belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga memunculkan kritik terhadap upaya pengembalian investasi dari pembelian hak siar tersebut. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari TVRI terkait perhitungan bisnis, proyeksi pendapatan, maupun rincian pemanfaatan anggaran tersebut.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada pengangkatan Tubagus Fiki Chikara Satari (Fiki Satari) sebagai Direktur Utama Pengganti Antar Waktu LPP TVRI periode 2023–2028. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan latar belakang dan pengalaman Fiki di bidang penyiaran, mengingat rekam jejaknya lebih banyak berada di bidang pemerintahan, politik, dan ekonomi kreatif.
Perdebatan semakin berkembang setelah warganet mengaitkan Fiki Satari dengan Raffi Ahmad melalui organisasi Indonesia Creative Cities Network (ICCN), di mana Fiki menjabat sebagai Ketua Umum, sementara Raffi Ahmad pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Umum. Keterkaitan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai proses seleksi jabatan, meskipun hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam mekanisme pemilihannya.
Selain itu, publik juga menyoroti pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco. Isu tersebut kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial bersamaan dengan polemik di tubuh TVRI.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak TVRI, Kementerian Keuangan, maupun Fiki Satari yang secara khusus menanggapi berbagai kritik yang berkembang di media sosial terkait anggaran hak siar maupun proses pengangkatannya sebagai Direktur Utama.
Publik kini menantikan langkah konkret manajemen baru TVRI dalam meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan hak siar agar mampu memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan negara.(Red)
