Medan —BumiJurnalis: Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT INL Medan, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap persoalan distribusi minyak goreng subsidi merek Minyakita yang diduga masih ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kelangkaan produk di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
BADKO HMI Sumut menilai persoalan minyak subsidi tidak dapat dipandang sebagai masalah biasa, mengingat program Minyakita merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Mahasiswa menduga adanya persoalan dalam rantai distribusi dan tata kelola yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh minyak subsidi sesuai harga yang telah ditetapkan.
Selain menyoroti persoalan Minyakita, BADKO HMI Sumatera Utara juga mempertanyakan kondisi tata kelola internal PT INL yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Mahasiswa meminta agar berbagai dugaan terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berkembang di ruang publik dapat diperiksa secara transparan oleh pihak berwenang.
“Minyak yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat jangan sampai menjadi komoditas yang dimainkan. Masyarakat sulit mendapatkan barang, harga di lapangan melampaui HET, sementara persoalan tata kelola perusahaan juga terus menjadi sorotan. Ini harus dijawab secara terbuka,” tegas Bendahara Umum BADKO HMI Sumatera Utara, Fikri Ihsan Hasri Rangkuti.
Dalam aksi tersebut, massa meminta manajemen PT INL hadir memberikan klarifikasi langsung terkait berbagai persoalan yang disampaikan. Namun hingga aksi berlangsung, pihak pimpinan perusahaan yang diharapkan menemui massa tidak terlihat berada di lokasi.
Situasi tersebut memicu kekecewaan mahasiswa. Massa kemudian memasuki area kantor PT INL untuk memastikan keberadaan pihak manajemen. Berdasarkan pantauan di lapangan, mahasiswa mengaku tidak menemukan pejabat perusahaan yang dapat memberikan penjelasan, sementara kondisi kantor disebut minim aktivitas meski berlangsung pada jam kerja.
“Ketika kami berada di area kantor, kami tidak menemukan pimpinan maupun pihak yang berwenang memberikan penjelasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan manajemen dalam merespons persoalan publik,” ujar Fikri.
BADKO HMI Sumatera Utara menilai ketidakhadiran jajaran manajemen menunjukkan lemahnya tanggung jawab terhadap persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di lingkungan PT INL.
Menurut BADKO HMI Sumut, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat kembali dibangun.
“Mulai dari dugaan persoalan distribusi Minyakita, isu tata kelola, hingga lemahnya respons manajemen terhadap aspirasi masyarakat, semuanya harus menjadi bahan evaluasi besar. Perusahaan harus melakukan pembenahan dan memastikan pejabat yang bertanggung jawab mampu menjalankan amanahnya,” tegas Fikri.
BADKO HMI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong aparat penegak hukum dan pihak terkait melakukan pemeriksaan secara transparan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.(Red)
