JAKARTA — Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang melantik mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan memicu kritik keras dari kelompok masyarakat sipil.
Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, Senin (13/4/2026) menyampaikan kecaman terbuka terhadap kebijakan tersebut yang dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi dan prinsip meritokrasi.
Dalam pernyataan resminya, Edison Tamba menilai publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menilai kinerja pejabat.
Menurutnya, fakta bahwa Nuryanti pernah mengalami demosi dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian NTB menjadi jabatan eselon lebih rendah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada awal 2026, lalu beberapa bulan kemudian dilantik sebagai pejabat eselon II di kementerian, menimbulkan tanda tanya besar.
“Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja diturunkan jabatannya di daerah, justru mendapatkan posisi strategis di pusat dalam waktu singkat. Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal integritas sistem birokrasi,” tegas Edison Tamba.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip profesionalisme aparatur sipil negara.
Sorotan terhadap Prinsip Meritokrasi
Edison Tamba menilai pengangkatan pejabat di tingkat kementerian seharusnya memperhatikan rekam jejak dan konsistensi evaluasi kinerja di daerah.
Menurutnya, demosi dalam struktur birokrasi lazim dipahami sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja atau kebutuhan organisasi. Namun ketika pejabat yang baru mengalami penurunan jabatan kemudian mendapatkan posisi strategis di tingkat pusat, publik bisa memandang hal itu sebagai bentuk inkonsistensi dalam sistem penilaian aparatur.
“Kalau meritokrasi ingin ditegakkan, maka setiap keputusan promosi harus dapat dijelaskan secara transparan kepada publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa jabatan strategis justru menjadi ruang kompromi politik atau birokrasi,” ujar Edison.
Desakan Transparansi
Organisasi JAGA MARWAH juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka secara transparan proses seleksi jabatan yang dilalui Nuryanti.
Menurut Edison, transparansi menjadi penting agar publik memahami bahwa pengangkatan pejabat telah melalui prosedur yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi.
“Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan secara terbuka dasar penilaian dan alasan strategis pengangkatan ini. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi justru melemah,” tegasnya.
Demosi ke Promosi
Pengangkatan Nuryanti sendiri diketahui dilakukan setelah ia mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun latar belakang demosi yang dialaminya di NTB sebelumnya tetap menjadi bahan sorotan publik dan kalangan masyarakat sipil.
Fenomena pejabat yang mengalami demosi di daerah tetapi kemudian memperoleh promosi di pusat dinilai berpotensi menimbulkan preseden yang kurang baik dalam tata kelola birokrasi nasional.
Di akhir pernyataannya, Edison Tamba menegaskan bahwa polemik ini bukan semata soal satu individu, melainkan menyangkut kredibilitas sistem birokrasi nasional.
“Kami tidak sedang menyerang pribadi, tetapi mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat. Ketika keputusan-keputusan birokrasi terlihat janggal di mata publik, maka kepercayaan terhadap negara yang dipertaruhkan,” pungkas Edison Tamba. (Ed)
