JAKARTA-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) kepada masyarakat.
Karena dalam negara demokrasi, ciri masyarakat demokratis adalah mereka yang mampu memahami, serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6; yang diselenggarakan DPP Partai Gelora, Jumat (6/2/2026) malam.
“Kita perlu menggiatkan pendidikan kebangsaan atau di banyak negara disebut pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Agar kita mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ” kata Fahri Hamzah.
Dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban itu, menurut Fahri, akan membuat masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk kebaikan kolektif.
“Negara demokrasi itu, mengasumsikan masyarakatnya tidak masa bodoh. Tetapi dia harus konsen, peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya,” ujar Fahri.
Bahkan agama, kata Fahri, juga meminta semua pemeluknya untuk peduli kepada sesama.
Sebab, jika tidak peduli, maka mereka dianggap bukan bagian dari umat atau golongannya.
Hal ini tentu saja merupakan bentuk dari kepedulian sosial, serta tanggungjawab seseorang sebagai bagian dari anggota kelompok, masyarakat atau bangsa.
“Itu sebabnya, Partai Gelora mengaktifkan kajian-kajian seperti ini, termasuk kajian tentang kesadaran untuk menjadi bagian dari masyarakat global,” katanya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (RI) ini mengatakan, kajian kebangsaan atau kewarganegaraan, menyangkut soal sejarah bangsa Indonesia, falsafah negara (Pancasila), serta ketatanegaraan dan pemerintahan yang dipengaruhi sistem politik.
“Supaya kita tahu apa yang terjadi sekarang ini di dalam keseharian kita. Dan kita sering berhadapan dengan orang yang tidak paham soal iti.” katanya.
Karena itu, ia berharap agar masyarakat, khususnya fungsionaris dan kader Partai Gelora menjadi bagian orang yang paham masalah-masalah kebangsaan.
“Makanya saya sering mengkritik politisi, anggota dewan dan pejabat yang tidak bisa memisahkan, mana yang disebut prilaku sistem, dan mana prilaku individual,” ungkap dia.
Padahal, itu dua hal berbeda, antara prilaku sistem dan prilaku individual atau pribadi.
“Mereka ini kesulitan membaca gambar-gambar besar, terjebak melihat gambar-gambar kecil. Makanya mereka sibuk mengurusi hal yang kecil-kecil saja,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa situasi tersebut menyebabkan orang-orang Indonesia sulit keluar dari persoalannya.
“Korupsinya berulang-ulang terjadi, masalah kemiskinan tidak pernah tuntas dan sebagainya. Itu kenapa, karena kita terbiasa melihat gambar kecil, bukan gambar besar. Sehingga kita tidak tahu cara keluar dari masalah,” tegasnga.
Karena itu, seluruh komponen bangsa harus punya kemampuan untuk membaca gambar besar dari sistem pemerintahan, ketatanegaraan dan politik Indonesia secara bersamaan.
“Supaya kita mengerti, apa yang sedang terjadi. Kenapa kita bisa sampai di sini, dan
kita akan kemana ke depan ini. Ini konsekuensi dari sistem pemerintahan, politik dan demokrasi kita sekarang,” pungkas Fahri Hamzah. (r/isl)
