• Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, November 23, 2026
Bumi Jurnalis
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
Bumi Jurnalis
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Home Ekonomi

Nasib P3K Paruh Waktu di Sumut Terkatung-katung, Hingga 5 Februari 2026 Gaji Tak Jelas, Keluarga Ikut Menjerit

admin
5 Februari 2026
- Ekonomi
0 0
992
VIEWS
WAShare on FacebookShare on TwitterTele

MEDAN — Hingga memasuki 5 Februari 2026, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berada dalam ketidakpastian. Hak dasar berupa gaji atas pekerjaan yang telah mereka jalani belum juga diterima, tanpa penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Kondisi memprihatinkan ini tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga dirasakan P3K paruh waktu di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, serta sejumlah daerah lain di Sumut. Para P3K mengaku telah aktif bekerja, menjalankan tugas pelayanan publik setiap hari, namun hingga kini belum mengetahui kapan jerih payah mereka akan dibayarkan.

Baca Juga

BPK Temukan 9 Importir Berutang Macet Tetap Terima Dana Pemerintah, Nilainya Capai Rp7 Miliar

IHSG Diproyeksikan Rawan Koreksi, Investor Ritel Disarankan Cermati Sejumlah Saham Pilihan

500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai

“Kami ini sudah kerja, Bang. Datang, absen, melayani masyarakat. Tapi soal gaji, nihil. Sampai sekarang tidak ada kepastian,” ujar seorang P3K paruh waktu yang enggan disebutkan namanya.

BACA:  500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai

Keluhan para P3K semakin memuncak karena minimnya transparansi dan komunikasi dari instansi terkait. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada surat edaran, bahkan sekadar penjelasan lisan pun jarang mereka terima.

Yang lebih ironis, sejumlah P3K mengungkapkan bahwa nomor rekening mereka belum pernah diminta oleh pihak berwenang, sebuah fakta yang memunculkan dugaan bahwa proses administrasi pembayaran gaji bahkan belum disiapkan dengan matang.

“Nomor rekening kami aja belum diminta sampai sekarang, Bang. Kalau administrasi dasar saja belum beres, gimana mau gajian? Ini bukan sekadar telat, ini sudah mengkhawatirkan,” ucapnya dengan nada kecewa.

Di balik angka dan administrasi, ada keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut. Para P3K paruh waktu mengaku mulai kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari biaya makan, listrik, kontrakan, hingga biaya sekolah anak.

BACA:  Dorong Kesejahteraan Dosen, ADI:Gaji Minimal Dua Kali UMP

“Di rumah sudah menjerit, Bang. Kami juga manusia, punya istri, anak, orang tua. Kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, tapi hak kami seolah bisa diabaikan,” tambah sumber tersebut.

Situasi ini dinilai sangat miris, mengingat P3K merupakan bagian dari aparatur negara yang berperan penting dalam menopang pelayanan publik. Namun ironisnya, justru mereka yang berada di garis depan pelayanan harus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat lambannya kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah P3K mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur. Mereka menilai negara terlalu mudah menuntut profesionalisme dan loyalitas, tetapi lalai dalam memenuhi kewajiban dasarnya.

“Kalau kami terlambat masuk kerja, bisa ditegur. Tapi kalau gaji kami terlambat, ke siapa kami mengadu?” keluh seorang P3K lainnya.

BACA:  Kemenkum Sumut Sokong Koperasi Merah Putih Daftarkan Merek Kolektif

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait penyebab keterlambatan gaji P3K paruh waktu dan kepastian waktu pencairannya.

Para P3K mendesak pemerintah agar tidak terus diam dan segera memberikan kejelasan terbuka kepada publik. Mereka menegaskan, yang dibutuhkan bukan sekadar janji atau wacana, melainkan kepastian waktu dan realisasi pembayaran.

“Jangan kami disuruh mengabdi dan loyal, tapi hak kami diperlakukan seperti bukan prioritas. Kami hanya menuntut apa yang memang menjadi hak kami,” tegas sumber tersebut.

Kondisi ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin persoalan ini akan memicu gelombang protes terbuka dari para P3K paruh waktu yang merasa haknya diabaikan oleh negara yang mereka layani. (bj)

Tags: Hingga 5 Februari 2026 Gaji Tak JelasKeluarga Ikut MenjeritNasib P3K Paruh Waktu di Sumut Terkatung-katung
SendShare111Tweet70Share
Kembali

Dirdalops Jampidsus Tekankan Integritas dan Profesionalisme Penanganan Perkara Korupsi Kepada Jajaran Pidsus Se-Sulsel

Lanjut

Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Bunda Yin Sebut Kantor Gerindra Sumut Menjadi Contoh

Baca Juga

BPK Temukan 9 Importir Berutang Macet Tetap Terima Dana Pemerintah, Nilainya Capai Rp7 Miliar
Ekonomi

BPK Temukan 9 Importir Berutang Macet Tetap Terima Dana Pemerintah, Nilainya Capai Rp7 Miliar

17 Juli 2026
IHSG Diproyeksikan Rawan Koreksi, Investor Ritel Disarankan Cermati Sejumlah Saham Pilihan
Ekonomi

IHSG Diproyeksikan Rawan Koreksi, Investor Ritel Disarankan Cermati Sejumlah Saham Pilihan

17 Juli 2026
500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai
Daerah

500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai

17 Juli 2026
Sengketa Pulau Kecil Berpenduduk 500 Jiwa, Incaran Lapak Industri Kasino & Prostitusi
Ekonomi

Sengketa Pulau Kecil Berpenduduk 500 Jiwa, Incaran Lapak Industri Kasino & Prostitusi

13 Juli 2026
PDIP: Periksa Menteri ESDM Dugaan Korupsi Batu Bara di PLTU
Ekonomi

PDIP: Periksa Menteri ESDM Dugaan Korupsi Batu Bara di PLTU

13 Juli 2026
PMMP Buka Suara Soal Peran Kaesang di Tengah Lilitan Utang Rp2,8 Triliun
Ekonomi

PMMP Buka Suara Soal Peran Kaesang di Tengah Lilitan Utang Rp2,8 Triliun

13 Juli 2026
Tak ada hasil
Tampilkan semua

Populer

  • Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    280 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Konsorsium Judi Togel ‘Aseng Kayu’ Dinilai Hantarkan Sumut ke Peringkat ke 6 Kasus Perjudian, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Polisi Harus Bertindak!

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • 4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Satpam Korban Begal Operasi di RS Siloam Medan, Biaya Ditanggung Ahmad Sahroni

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Momentum Hari Buruh, Upah Pekerja PT yang Menaungi La Masion De Pierre di Tangsel di Bawah UMK

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Mengenal Sosok Tommy Winata, Pemilik Hotel Borobudur Lokasi Insiden Ferry Boboho, Usai Dituding Biang Kerok

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Hp Sejumlah Direktur RS Disita Kejari Jember Terkait Kasus Korupsi JKN

    280 shares
    Share 112 Tweet 70

Terpopuler

  • Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    291 shares
    Share 116 Tweet 73
  • Kejati Jambi Dalami Korupsi DPRD Merangin, Ahli Mulai Diperiksa

    290 shares
    Share 116 Tweet 73
  • “Mas Bahlil Ganteng”: Ketika Hujatan Berubah Jadi Popularitas Massal

    287 shares
    Share 115 Tweet 72
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Bunda Yin Sebut Kantor Gerindra Sumut Menjadi Contoh

    285 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Harga Emas Batangan Terkoreksi, Antam Turun Rp21 Ribu per Gram

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kejatisu Didesak Usut Dugaan Mafia MBG di Tapteng-Sibolga, Nama Hasva Pasaribu Ikut Disorot

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kasus Korupsi DJKA Terus Bergulir, Dua ASN Kemenhub Diperiksa

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Kuasa Hukum CRAB Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Tuding Ada Pencairan Dana Rp123 Miliar Tanpa Hak

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Erni Sitorus Diteriaki “Pembohong” Saat Dialog dengan Mahasiswa, ‘Mau Sampai Kapan Berbohong?’

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
Bumi Jurnalis

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Navigasi

  • Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist