• Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, November 23, 2026
Bumi Jurnalis
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
Bumi Jurnalis
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Home Ekonomi

Komisi XII DPR Desak ESDM Tegakkan UU Minerba

admin
24 Juni 2026
- Ekonomi, Nasional, Politik
0 0
Komisi XII DPR Desak ESDM Tegakkan UU Minerba
996
VIEWS
WAShare on FacebookShare on TwitterTele

Jakarta-BumiJurnalis: Bambang Haryadi menyoroti terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa yang dikaitkan dengan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Menurut Bambang, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, khususnya PLN sebagai penyedia layanan listrik nasional, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Baca Juga

DPD PAN Simalungun Tegaskan Soliditas: Satu Komando Bersama Zulkifli Hasan

Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

‎Soroti Keselamatan Transportasi, ‎PB ALAMP AKSI Desak Menhub Bergerak: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan Lagi

“Kekurangan pasokan batu bara untuk PLN itu tidak seharusnya terjadi karena di UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 5 Ayat 3 beserta penjelasannya,” kata Bambang Haryadi kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa dalam aturan tersebut, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

BACA:  Demosi di Daerah Dipromosikan di Pusat, JAGA MARWAH Kecam Pengangkatan Nuryanti oleh Menaker Yassierli

Selain itu, kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional, harus menjadi prioritas utama.

Bambang menilai persoalan pasokan batu bara untuk PLN semestinya tidak lagi menjadi masalah apabila ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tinggal ESDM menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Bahkan dengan amanat itu, sebenarnya tidak perlu lagi ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), karena undang-undang sudah secara tegas memerintahkan seluruh pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi kebutuhan PLN terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor,” tegasnya.

Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang juga memaparkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan tahun 2025, produksi batu bara nasional mencapai sekitar 1 miliar metrik ton dengan realisasi produksi sekitar 800 juta metrik ton.

BACA:  Tim Tabur Kejar DPO Farah Haminah, Saksi Kunci Dugaan Keterlibatan Zakiyudin Kasus Bank Sumut

Sementara itu, kebutuhan batu bara PLN hanya berada di kisaran 152 juta metrik ton per tahun.

“Kalau mengacu pada data tersebut dan amanat undang-undang, sebenarnya tidak ada alasan PLN sampai mengalami kekurangan pasokan batu bara,” ujarnya.

ESDM: Pasokan Sudah Disiapkan, Persoalan Ada di Distribusi

Menanggapi isu tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi kebutuhan batu bara PLN melalui penugasan kepada sejumlah perusahaan tambang nasional.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah menetapkan penugasan pasokan kepada perusahaan-perusahaan tambang dengan volume mencapai 180 hingga 190 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah dikontrakkan sehingga hanya tersisa sekitar 18 juta ton yang masih dalam proses pemenuhan.

BACA:  'Anak Main' Sonny Sanjaya Jadi Tersangka Baru, Kejagung : Pihak Swasta

“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton. Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton. Jadi di mana letak kekurangannya?” kata Bahlil.

Menurutnya, persoalan yang muncul bukan berada pada aspek penugasan pasokan dari pemerintah, melainkan lebih kepada aspek distribusi dan manajemen logistik agar batu bara dapat sampai tepat waktu ke pembangkit listrik.

“Untuk sampai ke power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah menjadi bagian dari teknis manajemen logistik PLN,” jelasnya.

Pernyataan DPR dan pemerintah tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang terkait penyebab terganggunya pasokan batu bara ke pembangkit listrik. Namun keduanya sepakat bahwa kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas utama guna menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mencegah terjadinya pemadaman yang merugikan masyarakat.(Red)

SendShare112Tweet70Share
Kembali

Kementerian LH Segel Pabrik Oli Bekas Ilegal di Tangerang

Lanjut

Irfan : Prancis Kandidat Kuat Juara Piala Dunia 2026

Baca Juga

DPD PAN Simalungun Tegaskan Soliditas: Satu Komando Bersama Zulkifli Hasan
Politik

DPD PAN Simalungun Tegaskan Soliditas: Satu Komando Bersama Zulkifli Hasan

14 November 2026
Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot
Nasional

Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

2 November 2026
‎Soroti Keselamatan Transportasi, ‎PB ALAMP AKSI Desak Menhub Bergerak: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan Lagi
Nasional

‎Soroti Keselamatan Transportasi, ‎PB ALAMP AKSI Desak Menhub Bergerak: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan Lagi

8 Oktober 2026
Terkesan Pelecehan Verbal ke Gubernur Sherly, JAGA MARWAH: Sahroni Belum Jera
Pendidikan

Terkesan Pelecehan Verbal ke Gubernur Sherly, JAGA MARWAH: Sahroni Belum Jera

25 Juli 2026
Piala Dunia 2026 Usai, Anggaran Hak Siar Rp 1,3 Terus Dikecam
Korupsi

Piala Dunia 2026 Usai, Anggaran Hak Siar Rp 1,3 Terus Dikecam

25 Juli 2026
Seleksi CPNS Terindikasi Suap, Sekitar 5.000 PNS Terancam Sanksi Pemberhentian
Korupsi

Seleksi CPNS Terindikasi Suap, Sekitar 5.000 PNS Terancam Sanksi Pemberhentian

17 Juli 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tak ada hasil
Tampilkan semua

Populer

  • Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    280 shares
    Share 112 Tweet 70
  • 4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Satpam Korban Begal Operasi di RS Siloam Medan, Biaya Ditanggung Ahmad Sahroni

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Konsorsium Judi Togel ‘Aseng Kayu’ Dinilai Hantarkan Sumut ke Peringkat ke 6 Kasus Perjudian, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Polisi Harus Bertindak!

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Momentum Hari Buruh, Upah Pekerja PT yang Menaungi La Masion De Pierre di Tangsel di Bawah UMK

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Mengenal Sosok Tommy Winata, Pemilik Hotel Borobudur Lokasi Insiden Ferry Boboho, Usai Dituding Biang Kerok

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Pelayanan Publik Makin Profesional, Pemprov Sumut Raih Opini Tertinggi Ombudsman

    279 shares
    Share 112 Tweet 70

Terpopuler

  • Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    291 shares
    Share 116 Tweet 73
  • Kejati Jambi Dalami Korupsi DPRD Merangin, Ahli Mulai Diperiksa

    290 shares
    Share 116 Tweet 73
  • “Mas Bahlil Ganteng”: Ketika Hujatan Berubah Jadi Popularitas Massal

    287 shares
    Share 115 Tweet 72
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Bunda Yin Sebut Kantor Gerindra Sumut Menjadi Contoh

    285 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Harga Emas Batangan Terkoreksi, Antam Turun Rp21 Ribu per Gram

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kejatisu Didesak Usut Dugaan Mafia MBG di Tapteng-Sibolga, Nama Hasva Pasaribu Ikut Disorot

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kasus Korupsi DJKA Terus Bergulir, Dua ASN Kemenhub Diperiksa

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Kuasa Hukum CRAB Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Tuding Ada Pencairan Dana Rp123 Miliar Tanpa Hak

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Erni Sitorus Diteriaki “Pembohong” Saat Dialog dengan Mahasiswa, ‘Mau Sampai Kapan Berbohong?’

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
Bumi Jurnalis

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Navigasi

  • Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist