• Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Senin, November 23, 2026
Bumi Jurnalis
  • Login
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Tak ada hasil
Tampilkan semua
Bumi Jurnalis
Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam
Home Daerah

Audit HGU Socfin Indonesia: Warisan Konsesi Kolonial yang Wajib Diperiksa Menyeluruh

admin
3 Februari 2026
- Daerah
0 0
995
VIEWS
WAShare on FacebookShare on TwitterTele

JAKARTA— Wasekjen PB HMI Alwi Hasbi Silalahi menegaskan, audit terhadap perkebunan sawit tidak lagi dapat dipahami sebatas pemeriksaan administratif semata. Dalam kasus Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfin Indonesia, negara didorong melakukan audit menyeluruh dan lintas sektor, mengingat penguasaan lahannya bersumber dari konsesi kolonial, melintasi berbagai rezim hukum agraria, serta bersinggungan langsung dengan tata ruang, fiskal negara, dan kewajiban kemitraan dengan masyarakat.

Ditekankan Alwi, penguasaan lahan PT Socfin Indonesia tidak lahir dalam satu rezim hukum yang utuh. Ia berakar dari konsesi kolonial (erfpacht) yang kemudian bertransformasi ke dalam sistem hukum nasional pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Baca Juga

JAGA MARWAH Desak BPK & APH Awasi Proyek Venue Olahraga Sumut, Edoy: Jangan Korbankan Masa Depan Atlet

Kepemimpinan Rico Waas Disorot, DPRD Medan Jangan Ragu Gunakan Hak Interplasi

500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai

“Karena itu, audit negara tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus memeriksa setidaknya enam aspek utama yang menentukan legitimasi dan kepatuhan HGU tersebut,” ungkap Alwi Hasbi Silalahi dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

BACA:  Gagal Hadirkan Keadilan Energi, IMM Sumut Desak Copot EGM Patra Niaga Regional Sumbagut

Lebih lanjut Alwi mengungkapkan sejumlah tuntutan diantaranya: Pertama, aspek transisi hak dari konsesi kolonial ke HGU nasional.

“Aspek ini menjadi fondasi legitimasi awal penguasaan tanah. Konsesi kolonial sejatinya harus berakhir dan dikoreksi setelah UUPA berlaku,” ujar Alwi.

Masih kata Alwi, yang perlu diperiksa secara mendalam adalah apakah negara pernah melakukan penguasaan kembali (repossession) atas tanah bekas erfpacht sebelum memberikan HGU kepada PT Socfin Indonesia, atau justru terjadi kelanjutan hak kolonial secara administratif tanpa koreksi substantif.

Kedua, aspek perubahan dan dinamika luas HGU antar siklus pemberian hak.

“Sejak siklus pertama hingga siklus ketiga HGU yang kini memasuki masa perpanjangan, terdapat indikasi perubahan luas kebun yang tidak konsisten,” papar Alwi.

Ia menekankan, audit perlu memastikan apakah terjadi penambahan luas lahan di luar konsesi awal atau di luar hak yang diberikan pada 1998, serta apakah perubahan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketiga, aspek kesesuaian HGU dengan tata ruang wilayah. Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, Asahan, Aceh Singkil, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang, zonasi wilayah telah berubah dan tidak lagi diperuntukkan bagi perkebunan. Namun, rekomendasi dan persetujuan HGU tetap terbit,” katanya.

BACA:  Aceh Foundation Desak Mualem–Dek Fadh Evaluasi Total SKPA

Padahal, sambung Alwi, kepatuhan terhadap tata ruang bersifat mutlak. Kondisi ini memunculkan kejanggalan serius, terutama terkait terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah pusat, meski pola ruang kabupaten telah berubah dan tidak lagi sesuai untuk perkebunan sawit.

“Keempat, aspek kepatuhan fiskal dan potensi kerugian negara. Audit juga perlu menguji kesesuaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 1998 hingga 2023 dengan luas lahan yang benar-benar dikuasai dan dimanfaatkan,” tambah Alwi.

Ketidaksinkronan data luas lahan, lanjut Alwi, berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang, terutama jika pembayaran pajak tidak mencerminkan kondisi riil penguasaan tanah.

 

“Kelima, aspek konflik agraria sebagai indikator legitimasi HGU. Konflik berkepanjangan dengan kelompok tani di wilayah seperti Simpang Gambus dan Lae Butar tidak dapat dipandang sebagai gangguan sosial semata,” tutur Alwi.

Konflik tersebut, sambung Alwi, merupakan indikator awal adanya persoalan batas, klaim, atau pemenuhan kewajiban HGU. Selama lebih dari satu dekade, gelombang aksi masyarakat terus berulang dengan keluhan yang sama, tanpa penyelesaian memadai.

BACA: 

Masih kata Alwi, hal ini menuntut aparat pemerintahan untuk menelaah secara serius akar persoalan dan menilai peran serta tanggung jawab PT Socfin Indonesia.

“Keenam, aspek kewajiban kemitraan dan plasma (FPKM). Sesuai ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2021 dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat merupakan kewajiban hukum substantif bagi perusahaan perkebunan,” tukas Alwim

Ketidakjelasan realisasi kebun plasma dan minimnya manfaat ekonomi bagi petani sekitar, ditegaskan Alwi, menjadi indikator konkret untuk menguji kepatuhan PT Socfin Indonesia terhadap prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai keuntungan triliunan rupiah yang diraih perusahaan tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar perkebunan,” imbuhnya.

Dengan kompleksitas tersebut, Alwi meminta audit HGU PT Socfin Indonesia tidak hanya menjadi soal kepatuhan administratif, melainkan ujian serius bagi negara dalam menata ulang warisan konsesi kolonial.

“Audit tersebut juga bertujuan untuk menegakkan hukum agraria, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perkebunan,” pungkas Alwi. (bj)

Tags: Audit HGU Socfin Indonesia: Warisan Konsesi Kolonial yang Wajib Diperiksa Menyeluruh
SendShare112Tweet70Share
Kembali

Pengakuan Ibunda Glen Dito, Korban Penganiayaan LS Cs: “Anak Saya Disterum dan Dipukuli”

Lanjut

Modus Minjam Uang, Menantu Diduga Bobol Rekening Mertua Rp60 Juta

Baca Juga

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba
Daerah

JAGA MARWAH Desak BPK & APH Awasi Proyek Venue Olahraga Sumut, Edoy: Jangan Korbankan Masa Depan Atlet

15 Oktober 2026
Kepemimpinan Rico Waas Disorot, DPRD Medan Jangan Ragu Gunakan Hak Interplasi
Daerah

Kepemimpinan Rico Waas Disorot, DPRD Medan Jangan Ragu Gunakan Hak Interplasi

20 Juli 2026
500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai
Daerah

500 Penghuni Deli Mas Plaza Tolak Pengosongan Paksa, Siap Gelar Aksi Damai

17 Juli 2026
Alamp Aksi Minta Kejati Sumut Serius Bongkar Dugaan Korupsi Dishub Medan
Daerah

Alamp Aksi Minta Kejati Sumut Serius Bongkar Dugaan Korupsi Dishub Medan

7 Juli 2026
Masjid Kapal Al-Fauzan, Ikon Wisata Religi Baru Pariaman,Sumatera Barat
Daerah

Masjid Kapal Al-Fauzan, Ikon Wisata Religi Baru Pariaman,Sumatera Barat

7 Juli 2026
Libur Sekolah, Wisata Pantai Batu Malin Kundang Dipadati Pengunjung Berbagai Daerah
Daerah

Libur Sekolah, Wisata Pantai Batu Malin Kundang Dipadati Pengunjung Berbagai Daerah

7 Juli 2026
Tak ada hasil
Tampilkan semua

Populer

  • Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    Wamenaker Datuak Rajo Basa Dipuji Bela Buruh Epson, Sosok Bergelar Datuk Disorot

    280 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Konsorsium Judi Togel ‘Aseng Kayu’ Dinilai Hantarkan Sumut ke Peringkat ke 6 Kasus Perjudian, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Polisi Harus Bertindak!

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • 4 Ultimatum FSPGI ke Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Satpam Korban Begal Operasi di RS Siloam Medan, Biaya Ditanggung Ahmad Sahroni

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Momentum Hari Buruh, Upah Pekerja PT yang Menaungi La Masion De Pierre di Tangsel di Bawah UMK

    281 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Mengenal Sosok Tommy Winata, Pemilik Hotel Borobudur Lokasi Insiden Ferry Boboho, Usai Dituding Biang Kerok

    279 shares
    Share 112 Tweet 70
  • Hp Sejumlah Direktur RS Disita Kejari Jember Terkait Kasus Korupsi JKN

    280 shares
    Share 112 Tweet 70

Terpopuler

  • Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    Diduga Terindikasi Korupsi Program MBG, Ini Kata Dek Gam…

    291 shares
    Share 116 Tweet 73
  • Kejati Jambi Dalami Korupsi DPRD Merangin, Ahli Mulai Diperiksa

    290 shares
    Share 116 Tweet 73
  • “Mas Bahlil Ganteng”: Ketika Hujatan Berubah Jadi Popularitas Massal

    287 shares
    Share 115 Tweet 72
  • Kasus 2 PRT di Benhil, Sosok Majikan AVP Jadi Tersangka Pekerjakan Anak di Bawah Umur

    286 shares
    Share 114 Tweet 72
  • Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Bunda Yin Sebut Kantor Gerindra Sumut Menjadi Contoh

    285 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Harga Emas Batangan Terkoreksi, Antam Turun Rp21 Ribu per Gram

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kejatisu Didesak Usut Dugaan Mafia MBG di Tapteng-Sibolga, Nama Hasva Pasaribu Ikut Disorot

    284 shares
    Share 114 Tweet 71
  • Kasus Korupsi DJKA Terus Bergulir, Dua ASN Kemenhub Diperiksa

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Kuasa Hukum CRAB Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Tuding Ada Pencairan Dana Rp123 Miliar Tanpa Hak

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
  • Erni Sitorus Diteriaki “Pembohong” Saat Dialog dengan Mahasiswa, ‘Mau Sampai Kapan Berbohong?’

    283 shares
    Share 113 Tweet 71
Bumi Jurnalis

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Navigasi

  • Home
  • Redaksi
  • Indeks
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

Tak ada hasil
Tampilkan semua
  • Home
  • Nasional
  • Korupsi
  • Pidum
  • Politik
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Teknologi
  • Sport
  • Entertainment
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Ragam

© 2026 BumiJurnalis.com - Mengabarkan Fakta, Mencerdaskan Bangsa.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist